Cara yang lebih efektif menurunkan harga motor dibanding dengan KPPU menyidangkan Honda dan Yamaha untuk monopoli harga jual motor yang jauh lebih tinggi dari harga produksi


Ada berita bahwa KPPU menuduh Honda dan Yamaha melakukan persekongkolan sehingga membuat konsumen rugi karena harus membayar motor lebih mahal daripada seharusnya.

Berikut beritanya.
Sidang Dugaan Kartel Antara Yamaha dan Honda, ”Seharusnya Motor Matic 110-125cc Cuma 10Jutaan Saja” Juli 21, 2016

Ketua KPPU, M. Syarkawi Rauf menyebutkan bahwa dugaan adanya pelanggaran tersebut berdasarkan adanya koordinasi atau persekongkolan dalam menetapkan harga jual sepeda motor jenis skuter matic 110-125 CC di Indonesia.

“Sebenarnya, biaya produksi mereka itu cuma Rp7-8 jutaan, tapi kini dijual mahal (di atas Rp15 juta per unit). Mereka jual hingga dua kali lipat,” kata Syarkawi selaku ketua KPPU.
Idealnya, kata Syarkawi, mereka jual motor-motor skutiknya dengan harga Rp10 jutaan dengan asumsi margin yang diambil sekira 20 persen. “Sebenarnya angka itu cukuplah bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan,” kata dia. via vivanews.

Ada beberapa poin yang penulis tangkap.

Biaya produksi segitu pajaknya berapa?

Bisa jadi pajak menjadi faktor utama yang membuat harga motor menjadi mahal. Kita lihat saja contohnya di dunia mobil, lihat betapa jauh bedanya harga mobil LCGC dengan mobil non LCGC. Mobil LCGC 1000cc seperti Suzuki Wagon R dan Toyota Agya di jual 100 jutaan. Sementara Suzuki Celerio yang sama sama 1000cc dijual 150 jutaan. Klop tuh dengan contoh diatas, cuma tinggal dikali sepuluh saja.

Bisa jadi kalau ada motor LCGC harga bisa jauh lebih terjangkau untuk konsumen. Namun ini jadi keanehan.

Biasanya pemerintah tidak suka masyarakat pakai motor

Sudah jadi pengetahuan umum bahwa pemakai motor itu tidak dihargai pemerintah. Tol dan jalan layang hanya boleh untuk mobil, nggak boleh pakai jalan nyaman, harus lewat jalan kampung, seringkali dipaksa lewat pinggir, nggak boleh lewat tengah, dst. Pembatasan pembatasan juga makin banyak, dari dilarang mudik pakai motor sampai dilarang masuk kota. Jadi terasa aneh bila KPPU berjuang untuk membuat motor lebih murah, jadi mencurigakan.
Pemerintah bisa jadi melarang mudik pakai motor tapi kalau mau pakai angkutan umum nggak kebagian mau bagaimana lagi

Timur mengklaim bahwa kinerja Polri tentang sosialisasi larangan mudik menggunakan sepeda motor, selama dua tahun telah berhasil dan sampai saat ini para pemudik banyak yang beralih menggunakan kendaraan angkutan umum untuk transportasi mudik.

Pemerintah harus larang sepeda motor di seluruh jalan protokol, Jumat, 22 April 2016, Pewarta: Ganet Dirgantoro

Jakarta (ANTARA News) – Pengamat transportasi, Djoko Setiowarno, meminta pemerintah lebih tegas lagi melarang bagi sepeda motor dipergunakan di seluruh jalan protokol.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melarang di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin. Tetapi seharusnya dapat diterapkan diseluruh jalan protokol di Jakarta,” kata dia, saat dihubungi, Jumat.

Kalau lihat dari sikap sikap pemerintah terhadap pemakai motor selama ini rasanya hasil akhir dari sidang Honda dan Yamaha ini berakhir dengan tetap tidak menguntungkan konsumen sepeda motor.

Dari dulu sebenarnya harga jual motor jauh lebih tinggi dari harga produksi

Sudah mulai dulu pabrikan menjual motor jauh lebih mahal dari biaya produksi tapi toh masih laku. Saat jaman motor impor dari cina banyak beredar, konsumen sudah disuguhi banyak pilihan motor lebih murah dengan bodi dan mesin yang ngeplek sama. Beberapa juga pakai komponen yang kualitas dan finishing jauh lebih bagus dari aslinya. Tapi toh masyarakat lebih memilih aslinya walau bodi motor nggak di cat, mesin suaranya kasar, rewel, boros, gampang rontok, dst.

Jadi jelas bahwa harga jual tinggi bukan masalah bagi masyarakat. Memang ada yang nggak mampu, tapi toh banyak juga yang memaksakan untuk beli motor dengan segala cara. Bagi yang pingin motor murah, ada kok alternatifnya. Tapi toh motor murah nggak laku karena aftersalesnya yang kurang memadai. Jadi masyarakat terpaksa pilih beli yang mahal asal bisa lebih awet.

DP yang lebih menghambat daya beli masyarakat.

Di lapangan juga yang membuat Honda laris adalah Honda dengan “bijak” memberikan subsidi sehingga DP yang aslinya diluar jangkauan masyarakat. Ini juga yang membuat pabrikan dengan modal cukupan tidak bisa bersaing dengan pabrikan besar.

Masa ya mau beli motor untuk kerja uang mukanya bisa dua kali dari gaji? Sehingga saat beli motor kalau nggak ada subsidi DP dan uang belum cukup maka pembeli harus hutang dua kali. Hutang pertama untuk uang muka beli motor, hutang kedua untuk cicilan bayar motor. Belum lagi suku bunga di Indonesia yang saking luar biasanya membuat lembaga peminjaman uang jadi menjamur.

Kenaikan DP Akan Hambat Penjualan Sepeda Motor

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, kebijakan kenaikan uang muka (down paymentDP) kredit sepeda motor sebesar 20% akan berpengaruh pada minat konsumen untuk membeli kendaraan roda dua tersebut. Karena itu, kenaikan DP ini diprediksi bakal mengoreksi penjualan sepeda motor di 2012 ini.

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulistyo mengatakan dengan kenaikan DP 20% maka jika harga motor Rp 15 juta, konsumen butuh uang muka Rp 3 juta. Tentunya angka itu sangat jauh dari biasanya yang hanya Rp 500.000. “Dampaknya pasti akan mengurangi kemudahan orang beli motor dan akan berdampak kepada penjualan sepeda motor. Rakyat kan beli motor untuk transportasi, kalau nggak pake motor pakai apa sekarang,” kata Suryo di Jakarta, Selasa (20/3).

Penulis tidak tahu apakah subsidi dari Honda terhadap DP ini sudah diijinkan pemerintah atau tidak. Seandainya iya, mengapa tidak semua pabrikan saja dibolehkan untuk mensubsidi DP?

Solusi yang lebih pas agar harga sepeda motor turun

Kalau KPPU beneran berniat untuk membuat motor menjadi terjangkau untuk masyarakat. Caranya sebenarnya ada yang win win solution. Konsumen untung, pabrikan juga untung. Solusinya adalah:
– Motor LCGC – motor irit dan murah, pemerintah nggak ambil pajak kendaraan. Harga motor bisa lebih murah tanpa banyak mengurangi keuntungan pabrikan. Kalau pemerintah tidak berniat untuk memberi fasilitas (jalan / kenyamanan) untuk pemakai motor, ya seyogyanya pemerintah tidak mencari untung dari pembeli motor.

  • Turunkan DP, jadi konsumen bisa beli motor dengan mudah. Toh dilapangan juga Astra Honda Motor bisa membuat DP motor hingga 500 ribu dengan subsidi. Aturan pemerintah itu jelas tidak efektif untuk membuat motor tidak terjangkau. Masyarakat juga terpaksa beli motor mahal karena yang menawarkan DP murah cuma motor mahal.

 

Agar masyarakat berani untuk beli motor murah maka perlindungan konsumen harus yang lebih baik. Pemerintah benar benar harus memberikan tekanan agar pabrikan bisa memberikan after sales yang memadai. Jangan sampai motor rusak tapi nggak ada tempat yang bisa memperbaiki. Perbaikan jangan sampai motor nganggur berbulan bulan. Juga memastikan bahwa iklan sesuai dengan kenyataan. Yang bohong diberi sangsi atau paling tidak upaya lain agar konsumen tidak dirugikan. Masa ngaku irit tapi nyatanya boros. Bilangnya garansi tapi mesin kasar nggak diganti, komponen rontok kok masih harus bayar, dst.

4 thoughts on “Cara yang lebih efektif menurunkan harga motor dibanding dengan KPPU menyidangkan Honda dan Yamaha untuk monopoli harga jual motor yang jauh lebih tinggi dari harga produksi

Bagaimana menurut bro?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s