Apakah UU ITE beneran melarang mengunggah video rekaman petugas yang melanggar aturan?


Artikel di aripitstop.com membuat penulis tertarik:
Terancam Pidana UU ITE, Polisi Cari Pengunggah Video Pungli Oknum Polisi Agustus 17, 2017

Sementara itu Kapolda KalSel Brigjen Rachmat Mulyana lebih lanjut menegaskan kalau pihak kepolisian sedang mencari penggunggah video yang kinimenjadi viral tersebut dan pengunggah video terancam dikenakan pasal UU ITE dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.

Penulis coba cari di UU IITE, yang berhubungan dengan pidana 6 tahun itu adalah:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

8. Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 45
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45A
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG
Pasal 27
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Ada juga yang menyebutkan soal pencemaran nama baik juga dapat hukuman maksimal 6 tahun:
Pidana Penjara dan Denda terkait Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Misalnya, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah.

 

Kalau dari waktu hukuman maksimal, maka kegiatan mengupload video rekaman petugas yang melanggar aturan rasanya termasuk yang berisi muatan pemerasan atau pengancaman. Apa pak Brigjennya menganggap bahwa sang pengupload itu melakukan pemerasan atau pengancaman?

Kalau dari isi muatan, si pengupload yang terkesan mengalami pemerasan atau pengacaman. Apakah ini artinya UU IITE melarang korban sharing foto saat ia diancam dan diperas?

 

Yang paling cocok sepertinya adalah penghinaan atau pencemaran nama baik. tapi di revisi disebutkan berikut ini:

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Ayat (4)
Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

 

Mengupload gambar atau video petugas yang melanggar peraturan itu termasuk mencemarkan nama baik instansi dari petugas tersebut. Apa itu artinya masyarakat tidak boleh melakukan sharing hal hal semacam itu di masa depan? Padahal itu fakta?

Akan lebih baik bila penegak hukum melakukan publikasi yang jelas soal ini. Apakah masyarakat dilarang sharing gambar atau video yang memuat pelanggaran aturan yang dilakukan aparat pemerintah?

Sebagai perbandingan, berikut asas dan tujuan UU IITE:

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
dilaksanakan dengan tujuan untuk:
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informas

10 respons untuk ‘Apakah UU ITE beneran melarang mengunggah video rekaman petugas yang melanggar aturan?

  1. Setelah saya baca, menurut saya pasal yang di buat ini benar-benar kurang pas dan sangat harus di revisi. Pasal 45 Ayat 3 dan 4 seharusnya tidak di perlukan dan harus di hapuskan. Menurut saya ini adalah undang-undang yang cacat juga salah tujuan dan penempatannya. Seharusnya undang-undang pada pasal ini di tujukan kepada pelakunya yang ada di video, bukan penyebar dan pembuat video. Ini merupakan bentuk dan upaya nyata pembungkaman masyarakat terhadap apa yang terjadi juga sebuah upaya penyembunyian fakta yang ada di masyarakat. Penyebar video orang yang sedang melakukan pemerasan atau penghinaan itu tidak berdosa dalam Islam, yang berdosa itu pelakunya yang melakukan di dalam video, Hukum Indonesia tidak adil, selalu berusaha melindungi orang-orang yang berkuasa dan memiliki harta, bahkan orang berilmu pun dapat di penjarakan oleh UU ini, hukumannya juga lebih berat dari pelakunya, hukum macam apa ini. Hukum Indosia harus mengacu pada Hukum syariah / hukum Islam itu baru namanya hukum yang berpihak pada keadilan tanpa pandang bulu.
    Sesuai dengan realita memang, melihat kondisi pemerintahan dan penegakan keadilan di negara kita yang memang sangat kurang transapan. Ini adalah bentuk nyata usaha perlindungan budaya pemerintahan dan penegakan keadilan yang selama ini menguntungkan dan berpihak kepada orang-orang yang berkuasa.

    Suka

    • Setuju. seharusnya pencemaran nama baik itu dibatasi hanya pada fitnah saja. Sementara yang fakta yang sifatnya bisa merugikan orang lain juga di masa depan tidak seharusnya dihukum.

      Katanya yang upload sekarang malah dapat hadiah. Tapi masih belum ada kejelasan apa yang akan dialami bila yang seperti ini terulang lagi.

      Suka

    • Harusnya diberi batasan sejauh mana “pencemaran nama baik”.
      Karena pencemaran nama baik sering disalah gunakan dengan pembungkaman bukti.
      Seperti yg dibilang mas Sucahoaji, pencemaran nama baik lebih tepat pada tuduhan yg tidak terbukti yg dilakukan untuk mencemari nama baik, sedangkan pada rekaman polisi yg melanggar aturan, harusnya yg mencemari nama baik institusi kepolisian adalah si polisi yang bersangkutan, karena polisi tersebut dengan kelakuannya menimbulkan penghinaan pada institusinya.
      Jika yg merekam yg dijadikan tersangka, maka dengan kata lain HUKUM MELINDUNGI POLISI YANG MELANGGAR ATURAN.
      Karena Indonesia adalah negara yg berlandaskan hukum, maka bisa disimpulkan jika INDONESIA ADALAH NEGARA YANG SECARA HUKUM MELINDUNGI POLISI YANG MELANGGAR ATURAN.
      Undang-undang & penerapan undang-undang ini justru menjadi undang-undang untuk mencemari nama baik negara sendiri.

      Suka

Bagaimana menurut bro?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.